by

Revisi Tartib Kursi Pimpinan DPD dari 5 Tahun Jadi 2,5 Tahun, Senator Meradang..

-Debroo-76 views

Debroo.com. Ketua DPD RI Irman Gusman menegaskan tidak menyetejui usulan revisi kursi kepemimpinan dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun, karena tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan yakni Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).
Ketua DPD Iman GusmanSang Senator ini mengatakan bahwa “Dari¬†pimpinan, kami sudah melakukan kajian masa pimpinan periode 5 tahun. Sesuai UU, tetapi mau dibuat di perpendek berganti tiga tahun, ini rotasi yang menghilangkan. Oleh karena itu kami mengatakan supaya (UU MD3) diperbaiki dulu. Kalau kami tanda tangan dan bertentangan undang-undang kan kami bisa salah,”
Iman juga mengatakan bahwa Dia meyakini revisi tatib yang diajukan kepada dia serta dua pimpinan DPD lain masih lemah bila dikaji secara hukum.
“Marilah kita secara arif. Masa kepemimpinan ada poin-poin yang bisa tak ada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu kita sisir lagi. Atau cara baik, kita bisa minta fatwa MA,” tutur senator asal Sumatera Barat itu.
Dalam masa jabatan, Irman menegaskan pimpinan DPD punya kewenangan periode yang sama seperti pimpinan lembaga tinggi negara lain.
“Ingin ada perubahan masa pimpinan, mesti diubah dulu undang-undangnya. Kami itu sama dengan pimpinan DPR, MPR, sama kayak presiden, kalau dibiarkan, itu akan merembet dengan yang lain,” papar Irman.
Perlu ada kajian khusus dan jangan sampai terjebak dengan sesuatu yang salah dengan UU MD3
“Kami bersedia (tandatangan) sepanjang jangan ada ayat-ayat bertentangan dengan UU MD3, Bagaimana adanya kajiannya. Kenapa dia paksa? Kan begitu. Administratifnya, Jangan kami dijebak, sesuatu yang salah. Perlu dikaji,” sebutnya.
Sember : news.detik.com

Advertisements

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *