Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas yang Tidak Sejalan dengan Ideologi Indonesia

By: On: 9 views
Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas yang Tidak Sejalan dengan Ideologi Indonesia
Pengesahan Perppu Ormas

Debroo.net. Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas yang Tidak Sejalan dengan Ideologi Indonesia. Melalui Voting di Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Pengesahan Perppu Ormas

Pengesahan Perppu Ormas

Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting sebab seluruh fraksi pada Rapat Paripurna gagal mencapai musyawarah mufakat meskipun telah dilakukan forum lobi selama dua jam. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR.

Tercatat tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.

Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.

Sementara itu tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

“Kita telah mendapatkan hasil, dengan total 445 anggota, sebanyak 314 anggota menerima dan 131 menolak. Dengan demikian dengan mempertimbangkan catatan yang telah dipertimbangkan maka paripurna menyetujui Perppu No. 2 tahun 2017 menjadi undang-undang,” lanjut Fadli.

Dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-undang, maka pemerintah melalui regulasi ini memiliki wewenang untuk membubarkan sebuah ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila.

Adapun Pembubaran ormas merupakan tahapan sanksi terakhir yang akan dijatuhkan kepada ormas yang melanggar, hal tersebut juga ada beberapa syarat pembubaran ormas yang harus dipenuhi. Pemerintah melalui menteri terkait akan memberikan peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan.

Jika sanksi penghentian kegiatan tak digubris, pemerintah baru akan menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum alias pembubaran.

PAN Minta Partai Penolak Perppu Ormas Tak Dianggap Menentang Pancasila

Anggota Fraksi PAN Andi Yuliani Paris mengatakan sikap partainya yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Hal itu disampaikan dalam interupsinya di Rapat Paripurna pengambilan keputusan Perppu Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

“Jangan dianggap partai-partai yang menolak Perppu Ormas menentang Pancasila,” kata Andi dalam Rapat Paripurna.

Ia mengatakan penolakan PAN terhadap Perppu Ormas merupakan bentuk dukungan terhadap Presiden Jokowi agar tetap berpegang pada UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat.

Ia menambahkan alasan berdirinya NKRI yang termaktub dalam alinea pembukaan UUD 1945 secara tegas untuk memberika kemerdekaannya bagi warga negara. Namun, menurut dia, Perppu tersebut justru mengekang warga negara dari kemerdekaannya berpendapat.

“Perppu ini membuat pemerintah semena-mena, menjatuhkan sanksi. Subjektivitas pemerintah akan memberikan nilai pada aktivitas ormas tanpa pengadilan. Sanksi pidana bagi anggota sifatnya subjektivitas dan jadi otoritas pemerintah,” lanjut dia.

Rapat pandangan fraksi dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mewakili pemerintah.

Fraksi pendukung pemerintah setuju Perppu Ormas diundangkan, sementara fraksi PKS, Gerindra dan PAN menolak. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah membuka ruang revisi terhadap Perppu Ormas.

Yuk saksikan pengesahan Perppu Ormas

No Responses

Leave a Reply